Solok – Pemerintah Ingin Tambah Wacana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia kembali mencuat dan memicu diskusi publik.
Pemerintah melalui Menteri Investasi/BKPM mengungkapkan niat untuk mengakuisisi tambahan 10 persen saham Freeport.
Baca Juga : Dasco Rapat Komisi I DPR, Menhan Sjafrie Ungkap Maknanya
Jika terlaksana, kepemilikan pemerintah Indonesia di perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa ini akan meningkat dari sekitar 51 persen menjadi 61 persen.
Pertanyaannya, apakah langkah ini akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi negara, atau justru membebani keuangan BUMN?
Sebagai informasi, kepemilikan Indonesia di Freeport saat ini dipegang melalui holding BUMN pertambangan, MIND ID.
Langkah akuisisi tambahan ini dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menguatkan kontrol atas sumber daya alam strategis nasional.
Namun, untuk merealisasikan pembelian saham tersebut, pemerintah harus merogoh kocek cukup dalam — diperkirakan mencapai miliaran dolar AS.
Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan: dari mana sumber dana pembelian tersebut? Apakah dari APBN, pinjaman, atau sumber lain?
Jika menggunakan utang, maka beban bunga dan risiko fiskal akan meningkat, yang berpotensi menjadi bumerang jika proyeksi keuntungan tidak tercapai.
Pemerintah sendiri mengklaim bahwa langkah ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dividen besar bagi negara.
Sejak akuisisi saham mayoritas di tahun 2018, Freeport Indonesia memang mulai menyumbang dividen kepada negara, meskipun tidak selalu stabil.
Namun, besarnya dividen sangat tergantung pada harga komoditas global, khususnya tembaga dan emas.
Ketika harga tembaga naik, pendapatan Freeport ikut terdongkrak, namun saat harga turun, pendapatan dan laba bisa tergerus drastis.
Maka dari itu, keputusan menambah saham Freeport tidak bisa hanya dilihat dari sisi “nasionalisme”, tapi juga harus dihitung matang dari sisi keekonomian.
Selain itu, perlu diperhatikan pula struktur operasional dan keuangan Freeport, termasuk besarnya biaya produksi dan kewajiban lingkungan.
Freeport saat ini tengah dalam proses transisi dari tambang terbuka (open pit) ke tambang bawah tanah (underground mining), yang
