Solok – Pakar Kekhawatiran SPBU Rencana pemerintah untuk memperluas penggunaan bahan bakar ramah lingkungan melalui pencampuran etanol dalam bensin (bioethanol) disambut gembira banyak pihak. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran dari sejumlah SPBU swasta, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur, kualitas produk, dan implikasi bisnisnya.
Menanggapi hal ini, sejumlah pakar energi menyarankan agar kekhawatiran itu tidak direspons dengan penolakan sepihak, melainkan lewat dialog terbuka dan solusi kolaboratif.
Etanol, yang di Indonesia mayoritas berbasis dari tebu atau singkong, adalah bahan bakar nabati yang lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi lebih rendah dibanding bensin fosil. Program pencampuran etanol ke dalam bensin, misalnya E5 (5% etanol) atau E10, menjadi bagian dari strategi nasional menuju net-zero emission tahun 2060.
Baca Juga : Kisah Jaksa di Jambi Jaga Integritas di Tengah Penanganan Perkara
Namun, banyak SPBU non-Pertamina atau swasta mengaku belum siap, khususnya karena:
Infrastruktur tangki dan pipa yang belum kompatibel
Risiko kerusakan mesin kendaraan konsumen
Ketidakpastian harga jual dan margin keuntungan
Minimnya sosialisasi dan pelatihan teknis
Daripada menolak, para ahli menyarankan agar SPBU swasta duduk bersama dengan pemerintah dan pelaku industri biofuel untuk mencari jalan tengah.
SPBU Swasta: Antara Idealisme dan Realitas Bisnis
Di sisi lain, pelaku SPBU swasta memang menghadapi dilema. Mereka ingin mendukung transisi energi, namun tanpa dukungan teknis dan finansial, kebijakan pencampuran etanol justru bisa jadi beban.
Pakar energi menyarankan agar pemerintah menerapkan pendekatan bertahap dan fleksibel:
Mulai dari kota besar yang infrastrukturnya lebih siap
Menyediakan insentif khusus untuk SPBU swasta yang berinvestasi dalam fasilitas etanol
Memberikan jaminan suplai dan margin keuntungan minimum
Mengadakan sosialisasi nasional yang melibatkan asosiasi SPBU dan komunitas otomotif
Penggunaan bioetanol dalam bahan bakar bukan hanya tentang emisi dan lingkungan — tapi juga tentang keadilan energi dan kesiapan pelaku usaha. Jika semua pihak bisa duduk bersama, maka kekhawatiran SPBU swasta bisa dijawab, dan Indonesia bisa melangkah lebih cepat menuju masa depan energi bersih.
