Solok – Kedapatan Bawa Sabu Solok, Sumatera Barat karena kedapatan membawa satu paket sabu saat berada di dalam kendaraannya Penangkapan berlangsung tepat di pinggir jalan di Jorong Pasa Usang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Saat itu, Lucki sedang mengemudi sebuah Honda Civic abu-abu bernopol BA 1735 HE
Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan transaksi narkoba. Petugas kemudian membuntuti Lucki hingga berhasil menghentikannya dan menggeledah kendaraannya
Dari hasil penggeledahan, ditemukan satu paket sabu kemasan plastik bening. Selain itu, polisi juga menyita satu unit iPhone warna hitam dan mobil Honda Civic sebagai barang bukti
Polisi kemudian membawa Lucki ke Markas Komando Polres Solok untuk pemeriksaan lebih lanjut.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4287231/original/051352200_1673355658-WhatsApp_Image_2023-01-10_at_19.54.44.jpeg)
Baca Juga : Ceko Hari Ini: Stabil, Modern, dan Tetap Setia pada Akar Budayanya
Keterangan polisi menyebutkan bahwa Lucki mengaku telah menggunakan sabu selama sekitar enam bulan terakhir.
Satuan Reserse Narkoba Polres Solok menyatakan sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini, termasuk menyelidiki asal-usul sabu dan jaringan yang mungkin terlibat
Jika terbukti, Lucki terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara sesuai Pasal 112 dan Pasal 127 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika
Selain itu, Partai Demokrat sebagai partai pengusung di Solok turut bereaksi. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Solok langsung memecat Lucki dari jabatan dan keanggotaan partai
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Solok, Iriadi Datuak Tumanggung, menyatakan bahwa langkah tegas ini merupakan bentuk dukungan partai terhadap upaya pemberantasan narkotika di daerah tersebut
Media lokal juga menyoroti jalannya pengintaian.
Penangkapan ini menambah daftar politisi daerah yang terjerat narkoba, menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas aparat negara di daerah, khususnya di Sumatera Barat.
Masyarakat Solok dan Sumbar umumnya menyambut baik tindakan tegas penegak hukum, menilai tidak ada pengecualian meski bagi pejabat publik.
Namun, ada kekhawatiran bahwa kasus ini bisa merusak citra DPRD Kabupaten Solok dan kualitas pemerintahan daerah. Banyak yang menuntut langkah pencegahan lebih proaktif serta pembinaan terhadap pejabat publik.
Penangkapan politisi juga menjadi perhatian kalangan legislatif provinsi—banyak yang berharap agar DPRD Sumbar dan pemerintah daerah mengkaji ulang tata kelola jabatan publik dan etika penyelenggara negara.
Dari aspek hukum, perkara tersebut menjadi penting karena menyangkut saksi—dalam hal ini seorang anggota DPRD. Kasus ini menjadi ujian independensi komisi hukum dan lembaga peradilan dalam menuntut dan mengadili tanpa pandang bulu.
Berdasarkan perkembangan terakhir, polisi masih terus menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam pengadaan sabu tersebut. Pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti
Ke depan, publik menanti proses hukum yang transparan, serta upaya peningkatan budaya integritas di jajaran pemerintahan dan legislatif lokal.
