Solok – FIFA Izinkan Erick Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) secara resmi memberikan izin kepada Erick Thohir untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Ketua Umum PSSI.
Keputusan ini menjadi sorotan publik karena rangkap jabatan di bidang olahraga kerap menimbulkan polemik, terutama soal efektivitas dan potensi konflik kepentingan.
Meski begitu, FIFA menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran regulasi organisasi jika rangkap jabatan tersebut bersifat sementara dan tetap dalam koridor profesional.
Baca Juga : Desakan Moratorium dan Evaluasi Total Program MBG Menguat
Surat izin dari FIFA tersebut telah diterima oleh PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) beberapa waktu lalu.
Dalam surat itu, FIFA menegaskan bahwa mereka menghormati struktur pemerintahan dan dinamika internal negara anggota.
Namun FIFA juga mewanti-wanti agar integritas organisasi sepak bola tetap dijaga dan tidak dicampuradukkan dengan politik praktis.
Erick Thohir sendiri menanggapi izin tersebut dengan positif dan menyatakan komitmennya untuk tetap profesional di dua peran tersebut.
Ia berjanji akan memastikan tidak ada tumpang tindih kepentingan antara tugasnya sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI.
Menurutnya, justru posisi ganda ini bisa menjadi jembatan untuk mempercepat reformasi sepak bola nasional yang selama ini terhambat birokrasi.
Erick menyebut bahwa ia akan memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola olahraga yang lebih baik di Indonesia.
Keputusan FIFA ini disambut pro dan kontra di dalam negeri, baik oleh tokoh olahraga, pengamat, maupun masyarakat umum.
Sebagian pihak mendukung, dengan alasan Erick dinilai mampu dan memiliki rekam jejak yang baik dalam membenahi berbagai sektor.
Mereka juga menilai bahwa posisi Erick sebagai Menpora justru bisa memperkuat sinergi antara pemerintah dan federasi.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menyoroti potensi konflik kepentingan yang bisa muncul jika tidak ada batasan yang jelas.
Mereka mengingatkan bahwa FIFA pernah melarang campur tangan pemerintah dalam urusan federasi sepak bola nasional.
Meski saat ini diizinkan, pengawasan ketat dari FIFA dan publik
