Aroma Adu Domba di Birokrasi Solok, Publik Mulai Mencium Gelagat Tak Sehat
SOLOK — Aroma tak sedap mulai merebak di lingkaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok. Bukan soal proyek atau tender, melainkan dugaan adanya permainan politik adu domba oleh segelintir oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencoba mengadu pucuk pimpinan daerah, Bupati Jon Firman Pandu (JFP) dan Wakil Bupati H. Candra.
baca juga : Vonis Mati untuk Dalang Perampokan-Pembunuhan Sadis 4 Pencari Kayu Gaharu
Fenomena ini seolah membuka lembar lama: permainan halus yang dibungkus rapi, namun perlahan mulai tercium busuknya.
Tragedi Jenazah Guru dan Lemahnya Empati Birokrasi
Belum lama ini, publik diguncang oleh video viral jenazah seorang guru SD di Lubuk Rasam, Pantai Cermin, yang ditandu sejauh 14 kilometer karena akses jalan rusak parah. Kejadian ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga cermin buram lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya empati di tubuh birokrasi.
Alih-alih menunjukkan solidaritas, justru muncul narasi saling menyalahkan antarperiode pemerintahan. Nama Gamawan Fauzi, mantan Bupati Solok dua periode, bahkan ikut terseret dalam rilis resmi Pemkab.
Gamawan dengan tegas menepis tudingan tersebut dan menegaskan bahwa jalan di lokasi itu sudah dibuka saat masa kepemimpinannya. Ia juga menyampaikan pesan tajam:
“Kalau masih ada daerah yang terisolir, itu tugas pemerintah sekarang untuk memperbaikinya, bukan menyalahkan masa lalu.”
Sindiran elegan, tapi menohok.
Komunikasi Birokrasi yang Rancu
Alih-alih memperbaiki hubungan dan komunikasi, justru muncul pola yang semakin rancu. Saat Coffee Morning bersama media pada 23 Oktober 2025, Wakil Bupati H. Candra dikabarkan tidak diundang dan bahkan tidak diberi tahu oleh Plt Kadis Kominfo Syafriwal, dengan alasan “lupa”.
Lebih ironis lagi, dalam rilis resmi tentang penutupan PT Lakeside Alahan Panjang, tertulis bahwa surat keputusan diserahkan oleh “Bupati Haji Candra”. Padahal, publik tahu bahwa Candra adalah Wakil Bupati Solok.
Apakah ini sekadar salah tulis, atau ada skenario yang lebih dalam? Apakah memang ada pihak yang sengaja membangun narasi adu domba di balik layar?
Penyakit Klasik Birokrasi: Politik Pecah Belah
Jika benar demikian, ini adalah penyakit klasik birokrasi: oknum yang ingin berkuasa dengan menyalakan api dari balik slogan “Solok Sejuk dan Damai.”
Mereka lupa bahwa politik belah bambu hanya melahirkan kekacauan, memperdalam jurang ketidakpercayaan publik, dan merusak keharmonisan pemerintahan daerah.
Bupati dan Wakil Bupati ibarat satu kapal yang sama. Jika ada yang mencoba membocorkannya dari dalam, maka karamnya bukan hanya dua nakhoda itu, melainkan seluruh penumpang yang bernama rakyat Solok.
baca juga : Wali Kota Solok Lantik Pejabat Administrator
Seruan untuk ASN dan Masyarakat
Masyarakat Solok harus tegas: hentikan drama adu domba di tubuh ASN. Jangan jadikan jabatan sebagai alat menanam intrik atau memecah belah.
Karena pada akhirnya, jabatan itu fana, tetapi marwah dan kejujuran akan dikenang selamanya.
