Solok – Kala Anggota DPRD Kota Pariaman malah diketahui sedang melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kunjungan kerja yang semestinya menjadi ajang untuk memperkuat hubungan antar daerah ini, justru menjadi sorotan tajam publik, karena bersamaan dengan situasi darurat di daerah yang mereka wakili.
Kala Anggota DPRD Bencana yang Melanda Pariaman
Pada awal pekan lalu, wilayah Pariaman diguncang oleh bencana alam yang meliputi banjir dan tanah longsor akibat hujan deras yang mengguyur beberapa hari berturut-turut. Sejumlah rumah warga rusak, infrastruktur jalan dan jembatan terputus, dan ribuan orang terdampak secara langsung. Pemerintah daerah bersama dengan relawan serta pihak berwenang setempat berusaha sekuat tenaga untuk memberikan bantuan dan melakukan evakuasi di daerah-daerah yang terdampak.
Baca Juga : Danau Singkarak Solok Tertutup Lautan Kayu Gelondongan Pasca Banjir Bandang
Namun, situasi menjadi lebih kompleks ketika anggota dewan yang berada di Sleman mendapat kecaman keras dari masyarakat.
Salah seorang warga, Firdaus, mengungkapkan kekecewaannya di media sosial. “Di saat rumah saya terendam air dan banyak jalan yang rusak parah, anggota DPRD justru ada di luar daerah. Bukankah mereka itu dipilih untuk bekerja bagi masyarakat yang mereka wakili? Kalau bukan saat bencana seperti ini, kapan lagi mereka turun ke lapangan?” ujarnya dengan nada kecewa.
Tanggapan dari Pihak DPRD Pariaman
Ketua DPRD Pariaman, Faisal Satria, memberikan tanggapan terkait isu ini. Menurutnya, kunjungan kerja ke Sleman merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
kami memahami betul bahwa bencana ini sangat berdampak bagi warga Pariaman.
Selain itu, Faisal juga mengungkapkan bahwa meski berada di luar daerah, mereka tetap memberikan instruksi kepada pemerintah kota untuk memprioritaskan penanganan bencana. Anggota DPRD juga berencana untuk segera kembali dan melakukan evaluasi terkait penanganan bencana begitu mereka selesai dengan agenda kunker.
Kala Anggota DPRD Reaksi Publik dan Opini Masyarakat
Meski ada penjelasan dari pihak DPRD, reaksi publik tetap beragam.
Bencana yang melanda kota ini bukanlah peristiwa yang kecil; banyak korban yang membutuhkan perhatian serius dan cepat dari pemerintah, baik tingkat lokal maupun nasional.
“Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya peka terhadap kebutuhan masyarakat, terutama saat terjadi bencana. Kami berharap mereka bisa lebih responsif dan hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan, bukan justru berada di luar daerah,” ungkap Hendra, seorang aktivis sosial di Pariaman.
Sementara itu, seorang warga lainnya, Nurlina, menyatakan bahwa ia mengharapkan adanya transparansi lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran untuk kegiatan kunker tersebut.
Pentingnya Kepemimpinan yang Responsif dalam Situasi Darurat
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kepemimpinan yang responsif dan peka terhadap keadaan darurat yang terjadi di masyarakat. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD seharusnya dapat menempatkan prioritas mereka pada kebutuhan masyarakat yang sedang terdampak bencana. Hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas para wakil rakyat.
Dalam keadaan seperti ini, masyarakat mengharapkan agar para pemimpin mereka bisa segera kembali ke daerah untuk mengkoordinasikan penanganan bencana dan memastikan kebutuhan dasar seperti bantuan logistik dan kesehatan dapat segera terpenuhi.
Klarifikasi dari Pihak Sleman
Pihak Pemerintah Kabupaten Sleman yang juga terlibat dalam kegiatan kunker tersebut memberikan klarifikasi mengenai kehadiran anggota DPRD Pariaman.
“Memang, kunjungan ini berfokus pada sektor pembangunan dan penanggulangan bencana.
Sleman memiliki pengalaman dalam penanganan bencana dan kami berharap bisa berbagi ilmu dengan Pariaman,” ujar salah seorang pejabat Pemkab Sleman.
Harapan ke Depan: Respons yang Lebih Cepat dan Tepat
Ke depan, masyarakat Pariaman berharap agar anggota DPRD lebih tanggap terhadap situasi yang ada di daerah mereka, terutama dalam menghadapi bencana. Kehadiran para wakil rakyat di tengah-tengah masyarakat saat bencana terjadi akan memberikan dampak positif, baik secara moral maupun praktis, dalam upaya pemulihan.
Selain itu, komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi kunci untuk menghindari miskomunikasi dan kebingungannya publik.
Kesimpulan: Menjaga Kepercayaan Masyarakat
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, tanggung jawab, dan kepekaan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan publik. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, anggota DPRD Pariaman perlu menunjukkan komitmen mereka terhadap kebutuhan rakyat, terutama di masa-masa sulit seperti bencana alam.
